Konferensi Pers: Monitoring LAHP Ombudsman RI terkait Izin Usaha Bursa Berjangka

Ombudsman RI [ • ] Bisa kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang sama-sama kita hormati anggota Republik Indonesia pimpinan Bapak YK Hendra Fatika selaku kepala kasihan Utama 3 umbus Pan Republik Indonesia pada hari ini mendampingi pimpinan untuk menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka monitoring laporan akhir hasil

Pemeriksaan nembus Bank BRI terkait izin usaha bursa berjangka laporan yang disampaikan oleh PT defex terhadap laporan ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembusukan Republik Indonesia telah menerbitkan php yang disampaikan kepada Menteri perdagangan selaku atasan langsung kepala bapeti dan juga kepada kepala bapepti selaku badan yang menyelenggarakan perizinan maupun pelayanan

Di bidang usaha di bidang usaha berjangka dan terhadap seluruh rangkaian prosesnya pembusukan Republik Indonesia telah melakukan serangkaian pemeriksaan dalam jangka waktu yang sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang 37 tahun 2008 di dalam proses pemeriksaan Ombudsman kami telah memeriksa beberapa pihak tentu saja kepada babepti di tanggal 8 13 dan

14 Februari 2023 karena ini juga berkaitan dengan pengawasan oleh OJK di tanggal 9 Februari 2023 kami juga telah melakukan pemeriksaan kami juga telah meminta pendapat masukan dari Bank Indonesia di tanggal 10 Februari 2023 dan juga 13 Februari 2003 kepada kementerian keuangan kami juga meminta keterangan dari ketua Asosiasi perdagangan aset

Kripto dan ketua Asosiasi blog chain Indonesia dari seluruh rangkaian pemeriksaan tersebut maka sesuai dengan undang-undang 37 tahun 2008 maka Ombudsman merumuskan temuan yang didalamnya berisi temuan Mala administrasi dan juga mengenai tindakan korektif yang dirumuskan oleh pembusukan untuk apa saja malat administrasi yang ditemukan oleh Ombudsman nanti akan disampaikan

Oleh Bapak YK Hendra Fatika termasuk dengan tindakan korektif apa yang sudah ombuskan sampaikan kepada Menteri perdagangan selaku atasan langsung dan kepala bapepti selaku badan atau Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan di bidang izin usaha berusaha berjangka pasca pemberian lhp kami juga telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan lhp kepada Pak Beti dan bagaimana tindak lanjutnya setelah

Penyerahan lhp apa yang akan umbuskan lakukan secara kelembagaan nanti akan juga Disampaikan oleh Bapak YK Hendra Fatika setelah penyerahan lhp secara kewenangan umbus Pan tentu saja sesuai dengan undang-undang 37 akan mengeluarkan rekomendasi untuk Seperti apa tindak lanjutnya sebelum rekomendasi juga nanti akan disampaikan kepada oleh Bapak YK Hendra Kartika setelah

Penjelasan oleh Bapak YK hendrapat 3 maka diberikan kesempatan kepada rekan-rekan media wartawan yang hadir langsung pada saat ini maupun yang bergabung melalui Zoom atau online untuk dapat memberikan pertanyaan agar dijawab oleh Ombudsman Republik Indonesia demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar dan pembuka Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pimpinan Bapak YK Hendra Fatika

Untuk menyampaikan kepada publik dipersilahkan bapak [Musik] Assalamualaikum warahmatullahi ta’ala wabarakatuh Selamat siang saudara-saudara semuanya yang sudah hadir Terima kasih atas kedatangan kawan-kawan media pada undangan kali ini terkait konferensi pers monitoring laporan akhir hasil pemeriksaan kompresmen Republik Indonesia terkait izin usaha bursa berjangka seperti diketahui pada tanggal 17 Maret 2023

Saya telah menyampaikan Konvensi pesta terkait laporan akhir hasil pemeriksaan terkait izin usaha bersama Yang dilaporkan oleh salah satu perusahaan dan sesuai dengan mekanisme [Musik] setelah diselesaikannya ataupun setelah disampaikannya laporan akhir hasil pemeriksaan maka Usman Republik Indonesia berkewajiban untuk melakukan monitoring terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan tersebut dan hasil-hasil monitoringnya

Kami Perlu sampaikan kepada publik pada kali ini sesuai dengan tujuan Ombudsman bahwa langkah-langkah apa yang dilakukan hari ini itu sebetulnya memiliki landasan hukum dalam rangka mewujudkan negara hukum yang demokratis Keadilan Sejahtera dalam rangka mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien [Musik] jujur terbuka bersih serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme

Apa yang dilakukan juga dalam rangka tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan rasa aman dan kesejahteraan yang semakin membaik juga untuk membantu Menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan dari praktek-praktek malatnistrasi diskriminasi kolusi-kolusi serta nepotisme dan pada akhirnya Apa yang dilakukan

Oleh Ombudsman itu dalam rangka meningkatkan budaya hukum nasional kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan Republik Indonesia menilai bahwa [Musik] demi kepentingan umum Setelah mempelajari proses dari mulai pemeriksaan sampai ke tahapan monitoring yang tadi dilakukan pada beberapa hari lalu maka Sesuai dengan pasal 8 poin G terkait dengan kewenangan

Ombudsman maka demi kepentingan umum dapat mengumumkan hasil temuan kesimpulan dan rekomendasi jika pada laporan akhir hasil pemeriksaan hembus pun tidak menyampaikan apa saja yang menjadi temuan malam administrasi dan kami menyampaikan tindakan korektif dengan harapan ada niatan yang baik dari bapak peti untuk melaksanakan tindakan-tindakan korektif yang disampaikan oleh demikian berdasarkan

Hasil monitoring sampai dengan hari ini sebetulnya kalau kita lihat dari tanggal 17 Februari ayat 17 Maret penyampaian laporan akhir hasil 30 kerja itu lama waktu hasil monitoring artinya 30 hari kerja itu sebenarnya itu 10 Mei kemarin jadi kami sudah menyampai sudah melakukan proses monitoring dan ternyata berdasarkan analisa kami Apa yang dilakukan ataupun

Yang di yang kami lalui dalam proses monitoring itu seperti belum melaksanakan semua tindakan kolektif ombud atas dasar hal ini demi kepentingan umum maka pada acara kali ini Ombudsman Republik Indonesia ingin menyampaikan kepada publik apa-apa saja yang menjadi malah administrasi terkait dengan penerbitan izin usaha berjangka komoditi Bapak Ibu yang saya hormati kawan-kawan

Media yang sudah hadir baik di sini maupun juga secara daring pada tanggal 17 Maret 2023 Ombudsman telah menyampaikan ada tiga malam administrasi tapi belum dijelaskan yang pertama adalah penundaan berlarut yang kedua adalah penyimpangan prosedur yang ketiga adalah penyalahgunaan wewenang pada kali ini saya akan sampaikan penundaan berlarut apa yang dilakukan oleh bapak

Penyimpangan prosedur seperti apa yang dilakukan oleh bapak peti dan penyalahgunaan wewenang Bagaimana yang dilakukan oleh pertama kita akan membahas terkait dengan penundaan berlalu Ombudsman Republik Indonesia menemukan tiga hal indikasi adanya penundaan berlarut dalam proses pemberian izin usaha berjangka usaha bursa berjangka oleh PT defex yang pertama [Musik] penundaan berlarut yang pertama adalah

Penundaan berlalut dalam menanggapi dan merespon surat-surat dan atau dokumen terkait izin usaha-usaha berjangka yang diajukan oleh berdasarkan catatan pemeriksaan oleh [Musik] proses perizinan itu pada tanggal 28 Desember tahun 2020 kalau kita hitung sampai tanggal 17 Maret 2023 pada saat laporan akhir hasil pemeriksaan itu disampaikan maka totalnya itu sekitar 773 hari kerja

Hampir 2 tahun jelas tembus pun melihat bahwa ini suatu penundaan berlarut yang diterima oleh pelaku usaha salah satu pelaku usaha yang semestinya tidak perlu selama itu penundaan berlarut yang kedua melakukan penandaan berlarut dalam penyampaian hasil fit and poperties calon Direktur Utama ptd berdasarkan catatan pemeriksaan itu dilakukan pada 6 Desember 2022 Namun demikian

Hasilnya baru disampaikan pada tanggal 23 Januari itu pun pada proses PT defect sedang dalam proses verifikasi formil materin melakukan pelaporan kepada melakukan proses verifikasi materi dan material sebagai pelapor yang maka pada saat itulah tanggal 23 Januari berarti menyampaikan hasil PTN properties dari rentang waktu 6 Desember Tahun 2022

Sampai kepada 23 Januari 2023 Berarti ada 51 hari kalender atau 4 hari 44 hari kerja dan itu terlalu lama ada adagium Justice delay is Justice yang artinya kalau ditunda-tunda sebetulnya itu bukti adanya pengingkaran atau pengabaian yang ketiga penundaan berlarutnya adalah Bapak tim melakukan pendanaan berlarut dalam memberikan tanggapan atas rencana

Kontrak berjangka yang diajukan oleh PT dfs Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas terkait dengan rancangan kontrak berjangka itu pada tanggal 7 Desember 2022 baru diberikan pada tanggal 23 Februari 2023 itu pun setelah proses pemeriksaan di Ombudsman berjalan itu jadi baru proses pemeriksaan jawaban-jawaban itu diberikan tentang waktu dari 7 Desember 2022

Sampai 23 Februari 2023 itu ada 64 hari kerja dan itu terlalu lama Jadi itulah tiga poin terkait dengan dan berlarut yang kedua terkait dengan penyimpangan prosedur membuat semua Republik Indonesia mencatat ada 4 hal yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh bapak bukti terkait prosedur perizinan usaha bursa berjangka komoditi yang pertama adalah

Melakukan penyimpangan prosedur dalam mengubah status permohonan izin usaha bursa berjangka PT dfx dari tahap ke-12 ke tahap 2 tanpa adanya penjelasan resmi jadi ini kita berbicara prosedurnya prosedur yang sudah masuk ke tahap 12 lalu dikembalikan tanpa adanya penjelasan yang resmi menjadi tahap kedua apa tahap 12 itu tahap 12 itu adalah tahap pengesahan

Tahap pengesahan itu tanggal berapa ya Pada tanggal berapa tahap ke-12 itu diberikan pengesahan ini tahun coba bisa dibayangkan 7 Februari 2022 artinya 1 tahun sebelum proses itu ada di 7 Februari 2022 sekali lagi satu tahun sebelum ada di Allah februari tadi 8 Februari memulai kita untuk menyampaikan pemeriksaan dan satu tahun sebelumnya itu

Prosedurnya PT defect itu sudah ada di level 12 tinggal pengesahan dan ternyata balik lagi ke tahap 2 tahap 2 itu apa tahap verifikasi awal Tanggal berapa ini disuruh balik lagi ke tahap 22 tanggal 14 Februari tahun 2012 ya jadi seminggu kemudian disuruh balik lagi ke tahap verifikasi awal tapi tidak ada penjelasan resminya

Di dalam pemeriksaan yang kami lakukan kami meminta penjelasan resmi ini tapi tidak ada satupun jawaban yang memiliki dasar hukum yang kuat itu penyimpangan prosedur yang pertama selanjutnya penyimpangan prosedur yang kedua melakukan penyimpanan prosedur berupa tidak memiliki prosedur baku dalam menerbitkan izin usaha bersangka izin usaha berjangka Bapak Ibu yang saya banggakan

Layanan publik itu harus memberikan kepastian hukum untuk memberikan rasa keadilan prosedur itu dibuat baik itu dalam bentuk undang-undang adalah bentuk regulasi maupun dalam aturan coklat dan juknisnya dan berdasarkan pemeriksaan Bapak tim menyampaikan ada 24 proses ataupun 24 proses yang harus dilalui dalam mendapatkan ataupun memperoleh izin usaha berjangka bursa berjangka ini

Namun demikian jika kita lihat di sistem OSS yaitu ada 34 persyaratan melihat bahwa persyaratan yang baku Itu ada 24 ini ternyata dalam kenyataannya tidak sesuai Nah itu penyimpanan prosedur yang kedua penyimpanan prosedur yang ketiga bukti melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan fit and proper test calon Direktur PT dfx karena menambah

Pembedaan fit and proper test antara direksi dan calon Direktur Utama hal tersebut juga melanggar ketentuan undang-undang persoalan terbatas di mana pengangkatan calon Direktur Utama merupakan kewenangan RUPS mestinya jadi fit and proper itu hanya untuk jajaran direksi saja selanjutnya dari jajaran direksi itu mana yang harus ditetapkan Direktur Utama mana yang menjadi direktur lainnya

Itu sepenuhnya sudah menjadi kewenangan RUPS ini kenapa harus ada pembedaan seperti ini dan jelas ini penyimpanan prosedur yang terakhir penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh dua peti adalah properti melakukan penyimpangan prosedur dalam proses cek fisik sarana dan prasarana PT dfx karena tidak menyampaikan berita acara hasil pemeriksaan di hari pemeriksaan dan atau

Justru menyerahkan lembar kosong untuk diisi sendiri oleh ppdf cek fisik itu merupakan suatu prosedur untuk melihat sejauh mana performance ataupun kelengkapan sarana dan prasarana tetapi berita acaranya itu tidak diberikan di hari itu juga seperti halnya pemeriksaannya harusnya berita acara itu selesai di hari itu dan berdasarkan pemeriksaan proses pemeriksaan ataupun cek fisik ini

Dilakukan pada 5 Desember 2022 lantas baru diberikan pada tanggal 16 Februari 2023 itu pun setelah ada proses pemeriksaan jauh Usman Jadi Bapak Ibu itu ada 4 hal terkait dengan penyimpanan prosedur yang dilakukan oleh izin dan usaha bursa berjangka selanjutnya yaitu penyalahgunaan wewenang melihat ada 4 hal indikasi adanya penyalahgunaan wewenang

Alasan yang sama dengan yang tadi di pelanggaran prosedur yang pertama adalah penyalahgunaan pertama adalah Bapak tim melakukan penyalahgunaan wewenang tadi pengembalian status dari tahap ke-12 menjadi tahap kedua itu selain penyimpangan prosedur juga penyalahgunaan wewenang berarti kan ada kewenangan yang dipaksakan itu harus balik lagi tapi tidak ada proses yang jelas

Yang kedua berarti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa penambahan tadi ketentuan Pit and proper test bagi calon Direktur Utama itu kan berarti penyimpanan prosedur di dalamnya juga ada penyalahgunaan wewenang Mengapa harus dipaksakan seperti itu padahal prosedurnya tidak demikian yang ketiga bapak itu telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan memberikan persyaratan tambahan berupa hak akses berdasarkan

Pemeriksaan nombudsman hak akses pilih itu mestinya nanti itu bukan bagian dari persyaratan bursa berjangka komoditi Nanti kalau sudah masuk ke crypto tapi itu dipaksakan harus masuk terus juga bapak tuh telah melakukan perbuatan penyalah wewenang dengan memberikan persyaratan tambahan kepada PT dfx untuk melakukan simulasi perdagangan dengan akun riil dan perdagangan dengan sistem iso

2027 27001 itupun mestinya tidak ada di dalam bursa berjangka tapi nanti di crypto jadi ada kewenangan-kewenangan tambahan yang itu sebetulnya tidak perlu dilakukan gitu Jadi ada ketentuan yang itu karena bersumber dari penyalahgunaan kewenangan nah atas tiga hal tadi baik itu penundaan berlarut baik itu penyimpangan prosedur baik itu penyalahgunaan wewenang maka Ombudsman memberikan

Tindakan korektif tindakan korektifnya nah ini kalau ini waktu tanggal 17 Maret Sudah saya sampaikan ada tiga tindakan korektif kepada bapak dan ada 4 tindakan korektif kepada Menteri perdagangan Mengapa menteri perdagangan diberi tidak akan korektif karena menteri perdagangan adalah atasan dari kepala saya highlight saja ada tindakan korektif kepada bapak itu

Pertama tidak membuat keputusan yang berlarut-larut dan tidak mempersulit proses permohonan izin usaha bursa berjangka yang diajukan oleh pelapor yang kedua adalah memberikan tanggapan yang patut dan tidak salah kepada pelapor yang ketiga memberikan kepastian status iubb yang dimohonkan oleh pelapor dan terkait dengan tindakan korektif ini per hari kemarin monitoring monitoring Kapan hari Senin

Terkait ketiga hal ini belum dilakukan terutama poin tadi yang Ketika memberikan kepastian terhadap status ubb yang diumumkan oleh pelapor dan tindakan korektif kepada Menteri perdagangan pada intinya memberikan evaluasi menteri perdagangan sebagai atasan harus melakukan evaluasi kepada bapak itu dan pembinaan jadi melakukan evaluasi melakukan pengawasan dan melakukan pembinaan kepada Nah selanjutnya next

Bagaimana dalam proses monitoring itu tentunya ada tanggapan baik itu dari Menteri perdagangan maupun terhadap tindakan korektif yang [Musik] dimintakan oleh Ombudsman Republik Indonesia pertama kalau kita lihat surat tanggapan menteri perdagangan dan kepala bapak di atas lhp Ombudsman Republik Indonesia saya akan menyampaikannya pertama adalah surat tanggapan dari bapak peti dulu

Yaitu surat nomor 03 03132/4 tahun 2023 yang di buat pada tanggal 12 April jadi pada tanggal 12 April itu Bapak penting memberikan surat mendukung dan mengapresiasi kegiatan pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia terkait adanya dugaan administrasi ini sudah mendukung tanggal 12 Kenapa ini dilakukan karena sebelumnya pada tanggal 11 April Bapak tim menerima surat dari

Menteri perdagangan suratnya apa surat nomor 242 pada tanggal 11 April yang pada intinya agar kepala baperti melakukan evaluasi atas pelaksanaan proses permohonan iubb dan meninggal kelanjutan Republik Indonesia jadi sudah clear Betul apa yang menjadi arahannya menteri perdagangan Menindaklanjuti [Musik] Namun demikian berarti memberikan surat lagi pada tanggal 17 yang seolah-olah yang

Menganulir Pak surat tanggal 12 April jadi pada tanggal 17 April bapaknya memberikan surat nomor 0309 yang dilayangkan pada tanggal 17 April yang pada intinya menerangkan keberatan kepala bapak peti atas sewa HP yang membutuhkan Republik Indonesia atas dasar ketiga surat itu jadi surat pemindah tanggal 11 April surat bapekti

Tanggal 12 April yang itu berbeda dengan surat bapekti tanggal 17 April Makassar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tindakan korektif dan catatan dari modern pelaksanaan tindakan korektif itu seperti ini berpandangan bahwa Surat yang dikeluarkan untuk menanggapi lhp Ombudsman itu ada dua surat yang secara substansi saling memperkuat kata bapak D

Yaitu surat tanggal 12 April yang dimaksudkan untuk mengapresiasi atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ombudsman dan surat pada tanggal 17 April 2023 yang dimaksudkan atas ketidak sepakatan bappepti atas hasil pemeriksaan nembusmen yang tertulis dalam lhp nomor sekian mengenai Mad administrasi jadi menurut Bapak ini saling menguatkan Jadi yang pertama itu

Mengapresiasi karena telah dilakukan pemeriksaan tetapi yang kedua adalah ketidak sepakatan Bapak Tri terhadap hasil pemeriksaan padahal sudah dilakukan proses tahap konfirmasi sebelumnya Nah selanjutnya Bagaimana posisi ke posisi Ombudsman nah kesimpulan Ombudsman adalah pertama kita lihat teks perbedaan substansi atas surat tanggapan dari kepala bapak tidak sudah tanggapan menteri perdagangan dalam menanggapi

Indonesia menunjukkan bahwa adanya tata kelola pemerintahan yang tidak efektif di lingkungan Kementerian Perdagangan menteri perdagangannya Begini apakah ini juga menunjukkan kepala babak ini tidak kompeten nah ini yang menjadi dugaan berikutnya akan meminta menteri perdagangan untuk memberikan teguran keras kepada kepala bapak peti agar bersikap profesional dalam menjalankan tata kelola pemerintahan

Jadi dalam waktu yang tidak lama lagi atas dasar hasil ini akan berkirim surat kepada Menteri perdagangan untuk memberikan teguran keras khususnya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan undang-undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan

Bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme dan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik apa yang akan dilakukan oleh Usman berikutnya sesuai dengan roda berjalan maka dengan posisi seperti ini Ombudsman Republic Indonesia akan meningkatkan tahap monitoring lhp ke proses perumusan rekomendasi Ombudsman jadi gunakan segera menerbitkan ataupun memasuki proses penerbitan rekomendasi Ombudsman

Yang bersifat final dan mengikat apabila tindakan korektif Ombudsman itu tidak dilaksanakan oleh Bapak Adapun rekomendasi yang tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden RI dan DPR RI sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Republik Indonesia terima kasih atas perhatiannya itulah yang menjadi sikap dan pandangan pembusukan Republik Indonesia yang kami

Pandang perlu disampaikan kepada publik untuk mengetahui proses dari pemeriksaan ini sampai monitoring terkait dengan izin usaha perusahaan terima kasih atas perhatiannya silahkan kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang dianggap perlu penjelasan lebih dalam terima kasih terima kasih demikian penjelasan secara substansi yang disampaikan oleh pimpinan anggota Usman terkait dengan temuan Ombudsman berupa

Bentuk alat administrasi tindakan korektif yang diberikan kepada Menteri perdagangan selaku atasan dan juga kepada kepala bapepti kemudian monitoring terhadap pelaksanaan lhp Ombudsman merujuk kepada tanggapan atas dua surat yang disampaikan oleh BPP kepada Ombudsman dan Usman akan mengambil sikap yaitu mengirimkan surat kepada Menteri selaku atasan langsung dan kemudian akan merumuskan dan melakukan

Upaya dalam bentuk rekomendasi hukum sesuai dengan undang-undang 37 2008 tentang pembusukan Republik Indonesia dipersilahkan kepada rekan-rekan wartawan ingin bertanya secara langsung ataupun yang ingin menyampaikan via Zoom silakan di menyebutkan nama dan asal media Selamat siang Mas Eka mayostus juga teman-teman yang hadir disini dan juga mungkin secara online Oke masih Eka

Disini saya saya Bela evangelista dari btv Saya memiliki dua pertanyaan di sini yang pertama dari sampaikan oleh masyka tadi bahwa akan segera meminta the Ombudsman akan segera meminta menteri perdagangan untuk Memberi teguran keras kepada Pak peti ini Ombudsman sendiri Adakah tenggat waktu nih yang anda diberikan kepada main dokter terkait

Dengan pemberian teguran kepada Bakti tersebut nah kemudian pertanyaan kedua adalah Apakah benar ada dua bursa berjangka digital asset baru Selain FX yang mengajukan izinnya ke Bakti yang kemudian menyebabkan pengajuan dari dfx ini yang peringatannya katanya sudah lengkap justru diabaikan untuk memberi kesempatan bagi dua bursa baru tersebut untuk dapat memenuhi semua persyaratan

Mereka dan kira-kira Sudah sampai mana sebenarnya proses pengajuan kedua perusahaan ini terus juga kami juga mendapatkan informasi dari a1-nya apakah benar nama dari 21 ini adalah PT busa komunity nusantara dan PT Indo bursa crypto berjangka nah kira-kira pemiliknya siapa nih masih Eka kenapa kedua perusahaan ini bisa sampai mendapatkan keistimewaan tersebut terima kasih

Langsung dijawab atau kita tampung dulu langsung Silahkan Bapak tadi lupa lagi pertanyaan kita akan segera menyurati menteri perdagangan pada intinya waktu monitoring sudah habis ya Jadi sebetulnya kami sudah memberikan waktu kepada bapak peti untuk 30 hari kerja untuk melaksanakan tindakan korektif Namun karena tanggapan respon dari tidak dalam rangka melaksanakan tindakan

Korektif ombusement maka surat teguran dan proses rekomendasi itu adalah dua hal yang pararel gitu Jadi tidak saling menunggu jadi surat teguran itu kepada media itu dalam rangka catatan dari Ombudsman gitu kan karena dasarnya adalah pada tanggal 11 April kan mendak sudah memberikan surat kepada Bupati untuk melakukan evaluasi dan untuk Menindaklanjuti dan

Melaksanakan keputusan Apa tindakan konek Dewa 19 sudah [Musik] memberikan arahan yang jelas sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangannya Namun demikian ini kan diabaikan mungkin mungkin saya tidak tahu dengan adanya nanti surat tembus pun agar mendak memberikan teguran ini dalam rangka proses tadi untuk memberikan tata kelola yang baik Dan untuk memastikan

Agar kepala bappet betul-betul menjadi kepala yang apa kepala yang memang kepala seorang seorang leader yang kompeten gitu tahu apa yang harus dilakukan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah dijelaskan perlu diketahui bahwa penyusunan bursa berjangka itu kan sesuatu yang sudah jelas ya regulasinya itu sudah lengkap dari mulai aturan perundang-undangan

Dari mulai peraturan pemerintahnya dari mulai peraturannya juga sudah sangat lengkap jadi nampaknya tidak ada celah Bagi siapapun aparatur penyelenggara di sana untuk bermain-main dengan prose Dur yang sudah jelas itu gitu di Amerika itu jumlah bursa berjangka itu bisa ratusan di Indonesia ini baru dua Kalau tidak salah Jadi boleh saja tidak hanya di

Efek yang lain boleh gitu nah jadi aturan yang bagus itu bukan hanya untuk segelintir orang apalagi kita ini punya banyak komoditas yang sangat penting terus kita juga memiliki pulau-pulau besar dan memiliki sumber daya yang baik nah semestinya ya bursa berjangka itu kan model pasar saja jadi boleh saja

Orang mau membangun siapapun di situ boleh itu tadi ya terkait dengan teguran Terus yang kedua apa yang kedua saat ini ada duanya ada dua bursa yang baru Apakah itu bagian dari memperlambat Nah kalau dapat keistimewaan tentunya harusnya seperti yang jawab ya tetapi informasi itu muncul di dalam pemeriksaan jadi informasi ada dua waktu

Itu tidak menyampaikan namanya ya ada dua hasil monitoring jadi berdasarkan hasil monitoring ada dua jadi begitu proses pemeriksaan di Ombudsman banyak sekali gitu perkembangan-perkembangan mulai bekerja ada surat-surat yang belum dijawab dijawab Terus tiba-tiba setelah pemeriksaan Muncul lagi pemain baru dan saya berharap setelah ini ada juga muncul-muncul pemain baru yang itu juga

Tidak perlu diberikan keistimewaan karena tadi prosedur sudah ada gitu nah jadi terkait apakah daya efek tidak diberikan keistimewaan yang lain diberikan keistimewaan nah saya tidak bisa menanggapi tetapi itu adalah rendahnya baperti nanti jadi yang jawab harusnya tapi yang jelas begini kan tadi sudah dijelaskan hadirnya itu untuk pemerintahan yang

Efektif bebas dari korupsi korupsi dan nepotisme Jadi kalau ada keistimewaan berarti ketidakadilan ada di situ ada keistimewaan yang berarti nepotisme dan kolusi di situ ada nah ini yang tidak dilawan oleh Allah subhanahu wa ta’ala seperti begini nggak boleh lagi itu aparatur penyelenggaraan negara itu harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat makanya digunakanlah itu

Prosedur dipakai itu prosedur yang buat kan bukan mereka sendiri gitu kan harusnya laksanakan aja oke terus yang ketiga ya ini kan informasi yang masih kami tampung karena bagian dari monitoring kami evaluasi informasinya ada dua bursa baru lagi yang di Ocean dfx ada dua lagi ada dua tapi nanti kalau memang

Disampaikan publik Saya rasa ini karena kita monitoring hanya kita sampaikan informasinya kepada enggak apa-apa ada dua nama boleh boleh bukan bukan [Musik] pelarutnya salah satunya karena ada perusahaan lain yang masuk di kami dari dokumen yang kami dapatkan ada PT bursa komoditi Nusantara ini secara badan hukum juga sudah dikeluarkan oleh kumham

Dan kemudian Kapan badan hukumnya keluar ini semuanya di Tahun 2022 ini baru dan SK pengesahannya di tahun 2003 10 April jadi proses ya satu lagi adalah PT indobursa crypto berjangka ini tanggal SP data personil yang paling baru adalah 9 Mei 2023 ini pemberitahuan perubahan data perseroan pendaftarannya ini informasi Berkas

Untuk yang diundurkan untuk didaftarkan tanggal permohonan kan 8 Mei 8 Mei 2023 dan disahkan 9 Mei bukan kalau tadi yang PT Samudra ya yang Samudra itu tanggal permohonannya tanggal 8 Mei 2023 misalkan tanggal 10 april gimana 2000 Oh ini 10 April 2023 pendaftarannya tanggal apa ini jadi yang di data Kami adalah data

Perusahaan yang dikeluarkan keabsahan hukumnya oleh Kementerian Hukum dan HAM tetapi dapat dipastikan bahwa tanggal permohonannya Oh ya dua perusahaan ini adalah calon bursa baru yang sedang mengajukan permohonan kepada Bupati Jadi selama ini informasinya kan hanya dfx Oh jadi gini Tanggal permohonannya 8 Mei jadi baru tanggal permohonannya baru

Dua perusahaan ini dua perusahaan ini tanggal permohonannya ini kan sama Jadi dua perusahaan ini sama 8 Mei tanggal 8 Mei 2 perusahaan ini memohon kepada Kemenkumham untuk tapi kalau perusahaannya PT Samudra itu 10 April 2023 baru juga 10 April 2023 terus juga kalau yang satunya lagi nah ini yang permohonannya 8 Mei tapi

Tanggal perseroannya itu 9 Mei nah ini saya nggak tahu ini lebih baru lagi mungkin bisa dicek ke kumaha kalau ya jadi baru jadi pemeriksaan itu menginspirasi perusahaan-perusahaan lain untuk membentuk ataupun mendaftarkan diri ke menjadi bursa oke Ada lagi silakan siang Pak dengan Sasha dari investor daily Pak memperjelas penjelasan Bapak tadi yang

Bawa perusahaan itu berarti belum mendapat izin bursa berjangka dari bapepti [Musik] mulai dari tanggal berapa tadi tuh dari 2020 dari defeksi itu ngurus dari tanggal 28 Desember 2020 Nah kalau yang 2 ini baru tahun ini Mei gitu oke Pak mengkonfirmasi mengkonfirmasi juga berarti kan meminta izin perizinan untuk bisa

Berjangka komoditi Sebelum menjadi bursa crypto artinya yang ingin menjadi bursa berjangka komoditi pasti bukan hanya di FX gitu apakah yang terbaru memang membatasi pemeriksaan di dfx saja atau mengetahui proses pengajuan izin berusaha berjangka komoditi yang lain sehingga dalam jangka waktu 2 tahun itu apakah memang hanya dfx yang tidak diberikan gitu Pak ya

Kalau kita lihat dari [Musik] 28 Desember 2020 sampai pemeriksaan itu beres di ombuds mental 17 Maret ya cuma ngajuin yang tadi itu baru bulan Mei baru tahun ini ngajuinnya baru mei mei kemarin masih baru setelah Idul Fitri Oke Pak minta izin penegasan soal 4 tindakan korektif untuk mendak itu dari

Apa yang sudah mendak respon ke Ombudsman penilaian Ombudsman Bagaimana apakah respons pendek itu artinya mereka sudah mengikuti tindakan korektif Saya pikir semua orang tahu kapabilitasnya apa dan saya melihat pak Zulkifli Hasan bagus ya meminta agar properti melaksanakan tindakan korek bahwa tanda tanya besar kenapa bisa seperti ini gitu kan gitu oke Pak

Tentunya harapannya tidak juga berpikir Oh meledak begini terus bapak buktinya begitu karena juga atas resume ndak aja jadi kan ini juga logika yang harusnya tidak perlu dibangun juga gitu ya gitu Medannya sudah bagus seperti itu terus bapak itu mengatakan bahwa kami juga menulis surat ini atas izin menteri juga

Akan lucu gitu kalau seperti itu makanya kami akan menyurati Pak minta loh Oke Pak memperjelas juga bapak sebut tadi mau masa monitoring sudah selesai ya artinya akan Berapa lama lagi Pak nanti dibikin rekomendasi lalu akan disampaikan ke presiden kalau bapak tidak juga mengindahkan semuanya itu endingnya apa Pak ini hari apa

Hari Senin ini saya akan mengajukan ke pleno pimpinan agar segera masuk ke dalam tahap responnya resolusi model kering jadi nanti ada satu tahapan lagi resolusi monitoring resolusi monitoring itu artinya ada satu tim lagi nanti yang bekerja bukan tim Saya ada satu tim lagi yang akan bekerja yang kira-kira akan

Membuat resolusi lagi kira-kira nih bapak itu masih ada diberikan kesempatan kalau memang mau melakukan Monggo di dalam tahap resolusi monitor itu masih bisa dilakukan nah proses di resolusi monitoring itu tidak bisa diberikan kepastian beberapa lamanya tetapi saya berharap nanti Tim respon bisa cepat karena ini adalah kasus yang sangat dinanti oleh publik

Dan selanjutnya nanti berdasarkan hasil resolusi monitoring maka kami pimpinan ombus pun bersembilan akan melakukan pleno untuk mengambil sikap ataupun mengambil keputusan terkait rekomendasi apa yang akan diberikan kepada bapak di atas dari respon tadi jadi kalau kita lihat tembusment itu sangat berhati-hati dalam memberikan misalnya sekarang Oke kita masih bisa Maklumi Mbak peti masih

Belum mau melaksanakan tindakan korektif Nah nanti ada satu tahap lagi resmon di situ kalau tidak lagi memenuhi ya berarti ya sudah terakhir final rekomendasi dari mudah-mudahan nanti Tim respon bisa cepat apa mengerjakan ini ya janjinya kan sederhana Kalau kami bisa menyelesaikan dari 8 Februari sampai 17 Maret berarti finalnya direkomendasi ya Pak

Bukan setelah rekomendasi dia bisa memperbaiki kalau sudah Rekomendasi sudah tidak bisa lagi karena rekomendasi itu nanti ya penilaiannya kepada presiden kalau sudah disampaikan presiden Bagaimana yaitu terserah presiden sendiri kan presiden sebagai kepala pemerintahan ya presiden sendiri nanti yang akan menilai pentingnya perubahan ini dalam rangka memperbaiki pelayanan publik atau tidak yaitu terserah

Presiden tentunya bapak punya target nggak Pak rekomendasinya kapan kalau saya sih nggak punya target pengennya cepat-cepet kemarin juga target sebulan ternyata enggak enggak terpenuhi ya dari 8 Februari mestinya 8 Maret selesai tapi molor jadi 17 karena kan proses seperti begini akan sangat tergantung juga dari kesediaan orang lain itu kan bukan lagi

Secara terus function jadi kita lebih pada memberikan pengaruh agar mereka itu melakukan perbaikan dalam rangka tadi pelayan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi Oke cukup ya Oh ada lagi dari yang dari dari nggak ada ya Ini dari riset gua Kebetulan saya dari green juga udah riset nasional nah yang

Saya tanyakan saya terus terang lah ya saya transaksi online pernah kena pribadi saya lihat memang selama ini nggak ada transparansi pak di situ Pak Nah Tolong saya minta [Musik] yang kedua saya lihat Pernyataan di tembok tanggal 15 Maret itu dia sudah mengeluarkan dfx sudah mengeluarkan 15 miliar Nah itu udah

Jelas udah ada delik pak di situ ya dan itu tolong ada Pernyataan di sini nih Saya tadi baca dfx sudah mengeluarkan 15 izin Pak Nah kayak gitu Nah yang terakhir saya lihat Pak yang masalah izin di DMS ini Pak bukan hanya terjadi di warnet contoh di kominfo Kebetulan saya dulu

Ngurusin isi Pak itu nilainya lumayan gede juga Pak ratusan juta Pak buat satu izin harusnya gratis Pak Nah saya lihat Pak di sini yang kayak gitu dan harus diperjelas Pak Berapa biayanya gitu nanti saya akan berguru banyak lah sama bapak terkait Bagaimana membangun sistem tapi begini laporan ke defleksi laporan ke bapak itu

Berdasarkan catatan Ombudsman itu ada berapa 17 itu cuma satu ada lagi 16 kasus lainnya yang tadi termasuk penipuan yang Bapak yang tadi penipuan Bapak banyak itu baru yang melaporkan kaum muslimin yang 16 kasus ini ya dari mulai dari penipuan itu itu ganti ruginya ada 30 miliar ada sekian ratus juta ada sekian miliar

Ya ya Ini kan udah jelas itu mah tuntutannya kebanyakan orang ganti rugi gitu loh yang artinya saya bisa prediksikan kalaupun ini sedang ditangani oleh musuh pasti prosesnya akan lebih pelik dari kasus depex gitu loh makanya di Efek itu kami karena kan cuma izin sederhana ini izin gitu kan Kalau tadi kasus misalnya penipuan

Kan pemeriksaannya Oh itu jelimet itu kan penyidikannya segala macam itu dan itu kami juga sedang tangani tapi kami itu sedang tes guys kalau yang sederhana aja seperti ini respon Bapak dia begitu bisa dibayangkan bagaimana bapak nanti akan menghadapi proses pemeriksaan dari 16 kasus lainnya yang sekarang sedang ditangani oleh Allah saya berharap ya

Tadi untuk segera melakukan konsolidasi berbenah diri karena apa Karena semakin banyak Suatu saat saya nanti akan Tampilkan 16 kasus ini apa aja ini mestinya pengawasannya dilakukan oleh Bakti yaitu satu yang kedua terkait tadi bukan 15 miliar Kalau nggak salah 2 hampir 20 miliar ya ya itu bukan berarti 20 miliar itu

Mengeluarkan uang untuk beli izin tapi itu untuk proses karena pemberian izin itu kan ini mau diberikan izin bersamanya eh mana lokasi usahanya Kamu di mana dia kan harus sewa kantor setelah disewakan kantor mana orang-orangnya dia harus lewat dia harus orang dong ada berapa orang tuh ada 20 orang Kalau tidak salah Kemarin waktu

Kalian ke sana ada berapa orang di sana sekitar 20 orang belum sistemnya sarana prasarana kelengkapan segalanya infrastruktur segala macam Nah itu dari sejak 28 Desember 2020 sampai sekarang ya sampai lhp tanggal 17 Maret itu sudah mengeluarkan hampir 20 miliar gitu loh buat bayar gaji buat bayar sewa ruangan dan lain sebagainya itu ya

Untuk sekian orang Saya pikir itu Nah makanya Saya yakin juga dalam proses seperti ini jika di awal Tidak ada jika di awal ada kesan tidak apa tidak adanya kepastian hukum Saya yakin diabetes pun tidak akan memproses ini kalau dari awal itu sudah menangkap poinnya pas ke pasien hukum nih nggak jelas nih pasti

Di awal tuh mereka mau nyewa mau ngeluarin duit mau mengkonsolidasikan modal pasti dengan dasaran niat Tan kepercayaan dari masyarakat dari pelaku usaha terhadap pemerintah bahwa sebetulnya kepastian hukum itu ada kejelasan dalam proses pemberian izin itu ada keadilan dalam memproses itu ada penegakan atau kepatutan dalam pelaksanaan prosedur itu ada ternyata

Kan ini lama gitu sampai 2 tahun dan Nanti kalaupun tiba-tiba harus disalib dengan perusahaan yang baru nanti Misalnya baru 2 Mei eh baru perusahaan yang ada dua yang baru mei ini misalnya baru diakui oleh Kemenkumham dan itu sedang berproses ya ini kan menjadi hal Ironi saja gitu

Kan apa sih yang membuat perbedaan gitu kan perusahaan baru kok bisa diberi izin Nanti pada akhirnya tapi yang lama ini tidak saya berharap tidak seperti itu jadi prosedur-prosedur itu kan digunakan untuk mempermudah untuk memberikan layanan dan mereka bekerja itu kan ya tadi untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya gitu ya salah satunya

Adalah membentuk bursa ya lakukanlah bentuk bursa pelaku usaha yang sudah memenuhinya jangan dipersulit lah gitu kalau sudah tapi kalau misalnya memang itu pelaku usahanya salah ya jangan juga diberikan kemudahan dan kami memeriksa bahwa PT dpx ini ya semuanya sudah proses dural sudah mengikuti sudah ada niatan baik gitu dan

Mengeluarkan uang sampai tadi 20 miliar itu hampir saya pikir juga bukan usaha yang Mau nipu ataupun usaha yang abal-abal usaha yang memang benar-benar serius karena memang dijamin oleh undang-undang gitu Jadi bukan uang yang diberikan untuk beri izin Wah kalau masalah kalau masalah nanti apakah ada permintaan itu itu di luar

Romusman Ombudsman tidak mau melakukan pemeriksaan tetapi yang membuat periksa itu yang tadi yang sifatnya prosedural saja ada dasar hukumnya ada regulasinya terkait pelayanan publik jadi yang kita yang kita tuntut itu adalah ini kan di dalam di dalam pelaksanaan tugas babakti itu Bapak itu punya banyak produk layanan punya banyak pelayanan

Administratif dan satu salah satu produk layanan administratif yang dikeluarkan yang ada di bab 3 adalah pemberian izin usaha berjangka salah satu Selain itu banyak lagi nah ini kan mereka dibayar oleh negara digaji oleh negara itu kan untuk memberikan layanan itu dan cara untuk memberikan layanan itu sudah diatur ada prosedurnya yang

Jelas segala macam nah ini Masa satu kali seperti begini saja sampai polemiknya seperti ini ya ini tidak masuk akal dan hombus pun sudah menyampaikan hal ini yuk kalaupun Memang ada masalah dimana Tunjukkan masalah tapi jangan untuk memperhambat karena perlu kepastian usaha gitu kan Nah Saya tidak tahu tentunya kan dari sisi

Entitas juga PT dfx akan merekam ini mereka juga pasti memiliki kerugian baik material maupun non material atas lamanya perizinan usaha ini karena itu menjadi hak mereka lah nanti untuk menempuh jalur hukum lainnya kalau seandainya itu mereka mau tempuh gitu kan Karena ada proses tadi kerugian kalau saya melihatnya seperti itu ya Pak ya

Terima kasih terima kasih mereka jadi sudah clear tadi ya bahwa angka itu bukan biaya yang dikeluarkan dfx untuk perizinan tetapi di istilah kami ada namanya evaluasi kerugian dari disampaikan alat administrasikan ada kerugian material dan teman-teman humas Apa masih ada pertanyaan lagi secara derek jika ada mohon ditampilkan untuk kami bacakan

Nggak ada yang langsung Apakah ada lagi tidak ada baik jika tidak ada lagi maka Bapak Ibu peserta konferensi pers hari ini yang telah mengikuti bahwa kami dari ommbutan Republik Indonesia pimpinan ombus Pan anggota Bapak 3 dan kami sendiri Yusuf Utama 3 telah menyelenggarakan konferensi pers dalam rangka monitoring laporan akhir

Hasil pemeriksaan pembusukan RI terkait izin usaha bursa berjangka dan kegiatan konferensi pers ini adalah bagian dari perlengkapan publik Ombudsman kepada publik yang mana pembusukan juga penyelenggaraannya dengan dibiayai oleh negara berupa APBN sehingga suatu kewajiban kami menyampaikan kepada publik apa yang telah dan sedang dan sudah dilakukan oleh Ombudsman Republik

Indonesia demikian konversi pers pada hari ini kami Sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Sekian dan terima kasih [Musik]

Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pers: Monitoring Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI terkait Izin Usaha Bursa Berjangka, yang akan diselenggarakan secara hybrid pada:

📅 Rabu, 17 Mei 2023
🕒 Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
📍 Ruang Antonius Sujata, Gedung Ombudsman RI
JL. HR Rasuna Said Kav C19 Kuningan Jakarta Selatan

📝 Narasumber:
1. Yeka Hendra Fatika
Anggota Ombudsman RI
2. Yustus Yoseph Maturbongs
Kepala Keasistenan Utama III Ombudsman RI

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Narahubung Biro Humas dan TI
Anita (0856-4729-7886)
Imanda (0812-3691-0338)
Sobat Ombudsman RI, Info tentang #Konferensi #Pers #Monitoring #LAHP #Ombudsman #terkait #Izin #Usaha #Bursa #Berjangka ini bisa dilihat dalam bentuk vidio yang berdurasi 00:59:26 detik.

Apabila Dirimu, penggemar setia Ombudsman RI Membutuhkan media komunikasi , yang menggunakan jaringan internet atau bentuk komunikasi yang ada di dunia maya (internet). Berdebar.com tumbuh seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi internet serta teknologi elektronik lainnya.

Selain itu, Apabila anda membutuhkan peluang untuk mendapatkan PENGHASILAN TAMBAHAN hingga puluhan juta Rupiah setiap bulannya, Sobat bisa bergabung dalam Program Membership Berdebar ini.

Atau anda Punya Masalah Konferensi Pers: Monitoring LAHP Ombudsman RI terkait Izin Usaha Bursa Berjangka ? ..!! DAPATKAN SOLUSINYA, KLIK DISINI

Begitulah sekilas tentang Konferensi Pers: Monitoring LAHP Ombudsman RI terkait Izin Usaha Bursa Berjangka yang telah dilihat oleh 431 penonton, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. © Ombudsman RI 3566 | #Konferensi #Pers #Monitoring #LAHP #Ombudsman #terkait #Izin #Usaha #Bursa #Berjangka

DAPATKAN BONUS 10 RUPIAH PER DETIK
 
~
By. https://berdebar.com/dolz